Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo memenangkan Banding TUN

Proses Persidangan Tata Usaha Negara pada tingkat banding dalam perkara Nomor: 138/B/2021/PT.TUN.SBY antara Tergugat yaitu Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo selaku Kuasa Hukum dari WALIKOTA PROBOLINGGO melawan Penggugat yaitu Sdr. Drs. TUTANG HERU ARIWIBOWO, M. Si. telah memasuki babak akhir persidangan.

Setelah melalui rangkaian proses persidangan yang panjang sesuai ketentuan perundangan, hari ini tanggal 02 Juli 2021, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menerbitkan amar Putusan Nomor: 138/B/2021/PT.TUN.SBY melalui website resmi Mahkamah Agung (e-Court) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 181/G/2020/PTUN.SBY tanggal 30 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun pokok-pokok Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 181/G/2020/PTUN.SBY tanggal 30 Maret 2021 tersebut menyatakan sebagai berikut :
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa dengan ditolaknya gugatan penggugat tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama maupun pada tingkat Banding menyatakan bahwa Surat Keputusan Walikota Probolinggo yang menjadi objek sengketa TUN tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundangan dan selaras dengan asas umum pemerintahan yang baik yang ditinjau dari segi kewenangan, segi substansi maupun prosedur penerbitannya.

Persidangan banding tersebut dilaksanakan secara virtual untuk mematuhi protokol kesehatan sehingga salinan putusan tersebut masih belum diterima oleh JPN secara lengkap, namun mengingat berlakunya ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa sengketa TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut menyatakan putusan Nomor 138/B/2021/PT.TUN.SBY telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Related posts